Anggaran 2026 Puskesmas Banjar Sampang 149 Juta untuk Video Drone, Apa Urgensinya?

Paket pengadaan senilai hampir Rp150 juta di Puskesmas Banjar, Kabupaten Sampang tahun 2026 tercatat di sistem INAPROC bukan untuk obat-obatan, peralatan medis, atau penguatan layanan pasien melainkan untuk pembuatan video drone. Kewajaran anggaran dan relevansinya dengan fungsi layanan kesehatan primer perlu dipertanyakan.

Dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang tercatat di portal resmi INAPROC dengan kode paket 64539194, Puskesmas Banjar, Kabupaten Sampang mengalokasikan anggaran sebesar Rp149.891.700 untuk paket bertajuk "Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (HOME USE)" dengan uraian pekerjaan: Pembuatan Video, spesifikasi pekerjaan: Video Trone (video drone).

Paket ini dijadwalkan berjalan sepanjang tahun anggaran 2026, dari Januari hingga Desember, dengan metode pengadaan e-purchasing dan sumber dana berasal dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) puskesmas itu sendiri. Pemilihan penyedia dijadwalkan selesai pada Januari 2026 artinya proses ini sudah atau sedang berjalan.

Satu hal yang langsung mencolok dari data ini, paket senilai hampir Rp150 juta untuk produksi video drone tercatat di bawah klaster "Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (HOME USE)" sebuah klasifikasi anggaran yang secara konvensional merujuk pada peralatan rumah tangga atau perlengkapan non-medis, bukan produksi konten audiovisual.

Fungsi puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sudah didefinisikan secara jelas dalam regulasi kesehatan nasional: pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi masyarakat. Prioritas belanja BLUD puskesmas semestinya diarahkan pada peningkatan SDM kesehatan, pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan, serta peningkatan sarana dan prasarana layanan.

Panduan tata kelola BLUD 2026 sendiri menegaskan bahwa setiap kegiatan harus jelas kontribusinya terhadap peningkatan mutu layanan, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Lebih jauh, belanja yang berpotensi menjadi temuan audit antara lain adalah belanja di luar RBA, harga tidak wajar, dan tidak ada analisis kebutuhan.

Pertanyaannya sederhana: kontribusi apa yang bisa diberikan satu paket video drone senilai Rp149 juta terhadap angka kunjungan pasien, waktu tunggu, cakupan imunisasi, atau indikator kesehatan masyarakat di wilayah Banjar, Sampang?

Angka Rp149.891.700 perlu diletakkan dalam konteks pasar. Untuk pengambilan video udara berkualitas tinggi, tarif jasa video drone di pasar freelancer profesional Indonesia umumnya mulai dari Rp800.000 hingga Rp2.500.000, tergantung durasi penerbangan dan jenis drone yang digunakan.

Bahkan jika diasumsikan paket ini mencakup pembelian perangkat drone sekaligus bukan sekadar jasa produksi drone kelas mid-range profesional seperti DJI Air 3S dijual di kisaran US$1.100 atau setara sekitar Rp17-18 juta dalam paket Fly More Combo. Untuk kelas sinematik tertinggi sekalipun, DJI Inspire 3 dengan kemampuan 8K RAW pilihan untuk produksi film skala besar dibanderol mulai Rp150 juta.

Dengan kata lain, nilai pagu Rp149 juta sudah cukup untuk membeli drone sinema kelas tertinggi yang tersedia di pasaran saat ini sebuah perangkat yang lazim digunakan oleh rumah produksi film komersial, bukan puskesmas kecamatan.

Jika paket ini murni jasa produksi video (bukan pembelian perangkat), selisih antara nilai pasar jasa dan nilai pagu yang diajukan sangat besar dan memerlukan penjelasan rinci: berapa hari shooting, berapa menit durasi video, post-production seperti apa, untuk platform apa, dan siapa tim produksinya?

Satu detail teknis dalam data RUP yang tidak boleh diabaikan: paket ini dikodekan sebagai "Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (HOME USE)". Kode MAK yang tercantum adalah 1.02.01.2.10.0001.5.2.02.05.020.00006 merujuk pada kode belanja barang/jasa dalam kelompok non-medis.

Mengapa produksi video drone yang secara natura adalah belanja jasa atau belanja modal peralatan masuk ke dalam klaster "alat rumah tangga"? Apakah ini sekadar kesalahan administratif dalam pengisian RUP, atau ada sesuatu yang lebih sistemik dalam cara paket ini dirancang?

Klasifikasi yang tidak tepat dalam pengadaan pemerintah bukan sekadar soal kerapian administrasi. Ini bisa mempengaruhi proses audit, penelusuran anggaran, hingga mekanisme pengawasan publik.

Perlu dicatat bahwa tidak semua penggunaan anggaran puskesmas untuk konten visual bisa langsung dikategorikan sebagai pemborosan. Beberapa argumen yang mungkin diajukan pihak puskesmas antara lain:

Pertama, promosi layanan dan edukasi kesehatan masyarakat. 

Video drone bisa digunakan untuk mendokumentasikan wilayah kerja puskesmas, memetakan kantong-kantong penduduk yang sulit dijangkau, atau memvisualisasikan program kesehatan komunitas. Dalam konteks Kabupaten Sampang salah satu daerah dengan tantangan geografis dan sosial tersendiri di Madura argumen ini tidak sepenuhnya tanpa dasar.

Kedua, kebutuhan pelaporan dan akuntabilitas program. Beberapa program kesehatan berbasis komunitas kini memang memerlukan dokumentasi visual sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban ke dinas kesehatan atau kementerian.

Namun argumen-argumen ini baru bisa diterima jika disertai dokumen perencanaan yang jelas: ada kerangka acuan kerja (KAK) yang menjelaskan tujuan spesifik video, target audiens, platform distribusi, dan indikator capaian yang terukur. Tanpa itu, pengadaan ini hanya tampak sebagai belanja yang sulit dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kabupaten Sampang secara konsisten masuk dalam daftar daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Jawa Timur. Dalam konteks itu, setiap rupiah anggaran BLUD puskesmas yang tidak langsung berdampak pada layanan kesehatan masyarakat adalah pertanyaan yang sah untuk diajukan.

Prinsip belanja BLUD berbasis kinerja menekankan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar rutinitas administrasi. Jika Rp149 juta dialokasikan untuk video drone sementara ada kebutuhan mendasar yang belum terpenuhi entah itu alat diagnostik, obat-obatan, atau tenaga kesehatan tambahan maka publik berhak menuntut penjelasan.

Paket pengadaan ini telah terdaftar secara terbuka di sistem INAPROC dan justru keterbukaan itulah yang memungkinkan pertanyaan ini diajukan. Namun keterbukaan data baru bermakna jika diikuti dengan transparansi substansi: dokumen perencanaan yang dapat diakses publik, KAK yang jelas, dan mekanisme evaluasi yang terukur.

Pihak Puskesmas Banjar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang perlu memberikan penjelasan publik terkait apa yang sesungguhnya akan diproduksi, mengapa nilainya mendekati Rp150 juta, bagaimana relevansinya dengan layanan kesehatan primer, dan mengapa klasifikasi anggarannya masuk ke klaster "alat rumah tangga".

Tanpa penjelasan itu, paket ini berdasarkan data yang tersedia tampak sebagai penggunaan dana BLUD yang tidak selaras dengan prioritas layanan kesehatan yang seharusnya menjadi inti kerja sebuah puskesmas.

Hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan resmi dari pihak Puskesmas Banjar maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.