Sampang Anggarkan 798 Juta Sewa Kendaraan Dinas Pejabat
Pemkab Sampang alokasikan Rp798 juta APBD 2026 untuk sewa kendaraan dinas pejabat. Proporsionalkah belanja ini? Investigasi berbasis dokumen RUP resmi.
Reporter Daerah — Liputan Daerah
Andi Pratama adalah reporter lapangan BK News yang berfokus pada isu-isu daerah, pemerintahan lokal, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Madura dan Jawa Timur.
Pemkab Sampang alokasikan Rp798 juta APBD 2026 untuk sewa kendaraan dinas pejabat. Proporsionalkah belanja ini? Investigasi berbasis dokumen RUP resmi.
Pemerintah Kabupaten Sampang mengalokasikan Rp190,8 juta dari APBD 2026 untuk lauk pauk bupati, tercatat di portal SIRUP LKPP dengan kode RUP 62983964. Berikut analisis kelayakan dan urgensi pengawasannya.
Anggaran Rp149 juta untuk video drone di Puskesmas Sampang disorot. Data RUP memicu pertanyaan soal prioritas, kewajaran, dan transparansi BLUD.
Smart Village Sampang serap hampir Rp3,6 miliar, namun manfaat belum terlihat dan mekanisme pengadaan menuai pertanyaan
WhatsApp tak aktif, form error, email diabaikan. Kanal aduan Inspektorat Jatim mati, pengawasan publik terhambat.
Ketua BAZNAS Sampang menyatakan rangkap jabatan sebagai staf PPPK sudah memiliki izin atasan, namun Kemenag setempat belum memberikan konfirmasi resmi.
Massa FASB dan PIAR mendatangi PN Sampang menuntut penundaan eksekusi lahan Jalan Manggis. PN Sampang segera koordinasi dengan Pengadilan Tinggi dan MA.
Satpol PP Sampang minta data Satlinmas desa dari kecamatan untuk persiapan Pilkades serentak dan pemutakhiran data pengamanan TPS.
DPRD Sampang mendesak los Pasar Hewan Aeng Sareh segera ditempati pedagang, menyusul temuan fasilitas bernilai ratusan juta yang mangkrak dan rusak.
Pengurus Cabang dan PA GMNI Sampang menggelar pertemuan lintas daerah yang dihadiri kader dari 4 kabupaten se-Madura serta jajaran KPU dan Bawaslu Jatim.
Kapolres Sampang hadiri halal bihalal PKDI, perkuat sinergi dengan kepala desa demi keamanan dan keharmonisan wilayah
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional dua SPPG di Kabupaten Sampang lantaran belum memenuhi standar perizinan sanitasi dan kelayakan fasilitas asrama.