Sampang Anggarkan 798 Juta Sewa Kendaraan Dinas Pejabat

Hampir Rp800 juta anggaran APBD 2026 Kabupaten Sampang dialokasikan hanya untuk menyewa kendaraan dinas pejabat selama satu tahun. Di tengah kebutuhan publik yang masih mendesak, belanja ini memunculkan pertanyaan serius: apakah ini kebutuhan operasional yang rasional, atau justru cerminan pemborosan terselubung dalam balutan administrasi yang tertib?

Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 62845290 yang tercatat dalam sistem SIRUP LKPP mengungkap satu paket belanja bertajuk "Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan" senilai total Rp798.360.000. Pengadaan ini dikelola oleh Bagian Umum Kabupaten Sampang dengan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik LKPP   sebuah sistem yang dirancang transparan, namun tidak otomatis menjamin proporsionalitas nilai.

Kontrak berlaku satu tahun penuh, Januari hingga Desember 2026. Anggaran ini bersumber dari empat mata anggaran APBD yang berbeda, semuanya di bawah kode kegiatan Bagian Umum. Total pagu anggaran untuk pengadaan ini mencapai Rp798.360.000 dengan durasi kontrak selama 12 bulan. 

Tautan sumber: https://data.inaproc.id/rup?kode=62845290

Berdasarkan spesifikasi dalam dokumen RUP, ada empat kategori jabatan penerima: Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), pejabat Eselon II, dan gabungan Eselon II/Asisten/Camat. Satu paket anggaran ini mencakup seluruh level kepemimpinan eksekutif daerah dari kepala daerah hingga kepala perangkat daerah dan kepala wilayah kecamatan.

Tanpa dokumen RAB yang dirinci secara terbuka, publik tidak memiliki dasar untuk menilai berapa unit kendaraan yang sesungguhnya disewa, apa spesifikasi teknisnya, dan apakah jumlah itu proporsional terhadap kebutuhan operasional nyata. Ketiadaan transparansi di level ini bukan sekadar kelemahan administratif, melainkan hambatan akuntabilitas publik yang nyata.

Dengan nilai Rp798,36 juta untuk empat kategori jabatan selama 12 bulan, biaya rata-rata per unit kendaraan per bulan berada di kisaran Rp15 juta hingga Rp26 juta   tergantung dari berapa unit total yang disewa. Rentang ini bukan angka kecil.

Simulasi: jika diasumsikan satu unit kendaraan disewa Rp20 juta per bulan, biaya satu unit dalam setahun mencapai Rp240 juta   mendekati atau bahkan melampaui harga beli kendaraan baru kelas menengah. Logika efisiensi sewa hanya berlaku jika nilai sewanya berada jauh di bawah angka depresiasi kepemilikan tahunan.

Pilihan menyewa memang memiliki rasionalitas tersendiri: menghindari biaya pemeliharaan jangka panjang, tidak terikat aset yang cepat terdepresiasi, dan lebih fleksibel secara anggaran. Namun rasionalitas itu runtuh jika nilai sewa menyamai atau mendekati biaya kepemilikan. Di sinilah RAB terperinci menjadi tidak bisa ditawar.

Rp798 juta setara dengan...

Perbandingan ini bukan untuk mendiskualifikasi belanja operasional pemerintah. Pejabat daerah memang membutuhkan mobilitas untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Namun konteks ini penting untuk menimbang apakah skala belanja kendaraan dinas dalam APBD Sampang 2026 sudah berada pada proporsi yang tepat.

Pertanyaan investigatif lanjutan:

Pola pengadaan berulang dengan nilai besar tanpa evaluasi publik yang terbuka berpotensi menjadi ruang inefisiensi yang tidak terdeteksi. Bukan karena ada indikasi pelanggaran, melainkan karena absennya mekanisme umpan balik yang memaksa efisiensi.

Mekanisme e-purchasing dirancang untuk meminimalkan potensi manipulasi harga dan mempercepat pengadaan. Namun sistem ini tidak secara otomatis menjamin proporsionalitas. Setidaknya tiga celah struktural perlu diwaspadai dalam jenis belanja operasional seperti ini.

Pertama, spesifikasi kendaraan yang ditetapkan bisa melebihi standar kebutuhan tanpa ada mekanisme pengecekan independen. Kedua, penentuan jumlah unit kendaraan sepenuhnya berada di tangan satuan kerja pengusul tanpa validasi silang yang terbuka. Ketiga, pemecahan anggaran ke dalam empat pos mata anggaran yang berbeda   meski sah secara administratif   dapat menyulitkan pengawasan terpadu jika tidak diikuti laporan konsolidasi yang dipublikasikan.

Fragmentasi anggaran ke empat mata anggaran terpisah bukan masalah jika diikuti laporan konsolidasi yang transparan. Tanpa itu, DPRD dan publik hanya melihat potongan-potongan, bukan gambaran utuhnya.

Pertama, Bagian Umum Pemkab Sampang perlu mempublikasikan RAB terperinci: jumlah unit kendaraan per kategori jabatan, spesifikasi teknis, dan identitas penyedia yang ditunjuk melalui e-katalog. Kedua, DPRD Sampang melalui fungsi anggarannya dapat meminta evaluasi manfaat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebelum menyetujui paket serupa di masa mendatang. Ketiga, Inspektorat Daerah dan BPK perlu memasukkan anggaran sewa kendaraan dinas dalam sampel audit operasional   bukan sekadar audit kepatuhan formal yang memeriksa kelengkapan dokumen.

Dalam kerangka tata kelola yang baik, transparansi bukan pilihan tambahan; ia adalah prasyarat legitimasi setiap rupiah yang dibelanjakan atas nama publik.

Rp798.360.000 untuk anggaran sewa kendaraan dinas bukan angka yang otomatis salah. Bisa saja proporsional, sesuai standar biaya daerah, dan digunakan secara akuntabel. Namun "bisa saja" tidak cukup dalam tata kelola pemerintahan yang betul-betul bertanggung jawab kepada publik.

Yang dibutuhkan bukan asumsi baik, melainkan bukti yang bisa diverifikasi, RAB yang terbuka, laporan penggunaan yang bisa diakses, dan evaluasi manfaat yang dilakukan secara berkala. Di Sampang, seperti di seluruh daerah Indonesia, setiap rupiah APBD pada akhirnya adalah uang milik warga. Pertanggungjawaban atasnya bukan hak pejabat untuk menentukan kapan dan seberapa jauh melainkan kewajiban yang tidak bisa ditawar.