Puluhan KPM BLT Kesra di Desa Komis Kehilangan Undangan Pencairan: Warga Minta Hak Dikembalikan

Ilustrasi gambar KPM sedang mengecek namanya dalam daftar penerima

Sampang – Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra di Desa Komis, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, mengaku tidak pernah menerima undangan pencairan bantuan, meski nama mereka tercatat sebagai penerima resmi. Mereka kini memberikan waktu kepada pihak yang diduga memegang atau mengambil undangan tersebut untuk mengembalikannya sebelum menempuh langkah hukum. (29/11)

Undangan "Hilang", KPM Menuntut Kejelasan

Seorang KPM berinisial NH, warga Dusun Komis, menceritakan bahwa ia baru mengetahui statusnya sebagai penerima BLT Kesra setelah melakukan pengecekan data.

"Setelah saya cek, ternyata saya terdaftar sebagai penerima. NIK dan KK saya cocok. Tapi sampai sekarang saya belum pernah menerima undangan. Lalu siapa yang mengambil hak saya?" ujarnya dengan nada kecewa.

NH menuturkan bahwa ia telah meminta bantuan kerabat untuk menanyakan langsung kepada pihak yang disebut-sebut sebagai pengedar undangan. Yang mengejutkan, undangan itu dipercayakan kepada seseorang yang bukan berasal dari unsur perangkat desa.

"Saya sudah minta tolong orang dekat untuk menanyakan. Jawabannya, undangannya sudah habis. Padahal saya tidak pernah menerima satu pun," tambahnya.

KPM Beritikad Baik, Namun Menuntut Transparansi

Kasus yang dialami NH rupanya bukan satu-satunya. Beberapa warga lain dikabarkan mengalami masalah serupa, sehingga memunculkan dugaan adanya pengambilan atau penahanan undangan oleh pihak yang tidak berhak.

Para KPM menegaskan bahwa mereka masih membuka ruang dialog agar persoalan ini selesai secara baik-baik.

"Kami masih beritikad baik agar hak kami dan yang lain dikembalikan. Kalau tetap tidak ada solusi, kami siap melaporkan ke pihak berwajib," kata NH.

Butuh Penjelasan Resmi dari Pemerintah Desa

Hilangnya undangan pencairan BLT Kesra memunculkan beberapa pertanyaan penting:

Pertanyaan Kritis:

• Siapa yang ditunjuk secara resmi untuk membagikan undangan?
• Mengapa pendistribusian dilakukan oleh pihak yang bukan perangkat desa?
• Apakah ada mekanisme kontrol untuk memastikan undangan sampai ke tangan penerima?

Dalam program bantuan sosial, undangan merupakan dokumen kunci karena menjadi syarat pencairan dana. Jika undangan tidak sampai ke KPM, hak mereka berpotensi terhambat atau bahkan hilang.

Catatan Penting: Pemuda Peduli Desa menilai bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban memastikan distribusi undangan dilakukan oleh petugas resmi dan terdokumentasi, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau dugaan penyimpangan.

Warga Menunggu Klarifikasi

Hingga informasi ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Desa Komis terkait dugaan hilangnya undangan BLT Kesra. Warga berharap pemerintah desa memberikan penjelasan terbuka dan mengambil langkah korektif untuk memastikan tidak ada KPM yang dirugikan.

Sementara itu, para KPM yang terdampak memilih menunggu itikad baik dari pihak yang memegang undangan. Namun mereka menegaskan bahwa pengaduan ke aparat penegak hukum akan ditempuh jika tidak ada penyelesaian.