APBD Sampang Anggarkan Rp62 Juta Karangan Bunga, Apa Urgensinya?

SAMPANG - Pemerintah Kabupaten Sampang mengalokasikan Rp62,01 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk pengadaan karangan bunga. Paket belanja ini tercantum dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode paket 62983963, dipublikasikan lewat portal pengadaan nasional INAPROC. 

Kegiatan ini dikelola Satuan Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah. Dokumen perencanaan digitalnya sendiri tidak menjelaskan dasar kebutuhan atau urgensi pengadaan tersebut.

Karangan bunga lazimnya dipakai untuk kebutuhan seremonial, bukan pelayanan publik langsung. Karena itu alokasi ini menarik perhatian, apalagi dokumen publiknya tidak memuat rincian operasional yang bisa menunjukkan manfaat langsung bagi masyarakat.

Penelusuran atas berkas Data INAPROC - Profil Pengadaan Monitoring.pdf memperlihatkan jarak antara data administratif yang tersedia dan informasi penting yang belum dibuka ke publik.

Sejumlah parameter administratif memang sudah jelas. Paket ini memakai metode E-Purchasing dengan kategori Jasa Lainnya, masa kontrak sepanjang tahun berjalan, dari Januari hingga Desember 2026. Dokumen juga mencantumkan ukuran fisik karangan bunga yang dipesan: 220 x 140 cm, 225 x 140 cm, dan 250 x 150 cm.

Yang tidak dijelaskan justru bagian yang lebih penting. Volume riil atau jumlah unit yang akan dipesan tidak disebut. Dasar perhitungan pagu anggaran, standar harga satuan, target penerima, proyeksi kebutuhan dibanding tahun lalu, dan alasan menjadikannya satu paket tunggal sepanjang tahun, semuanya tidak dijelaskan.

Berdasarkan data pada portal resmi INAPROC (data.inaproc.id), paket ini terdaftar dengan nama resmi "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata". Nomenklatur ini merujuk pada suvenir kedinasan, tapi spesifikasi pekerjaannya secara eksplisit menyebut barang yang dipesan sebagai karangan bunga.

Kontraknya mengikat sepanjang tahun, artinya kebutuhan barang ini diproyeksikan muncul rutin tiap bulan, bukan untuk momen tertentu saja.

Sumber dananya dari kas daerah, dengan kode Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 4.01.01.2.12.0001.5.1.02.01.001.00035.1.1.12.01.03.0012.00028. Portal LKPP juga mencantumkan catatan kepatuhan formal berupa komitmen pelibatan usaha kecil atau koperasi, serta pemanfaatan produk dalam negeri.

Sebagai dokumen perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa, RUP ini menyisakan banyak ruang kosong. Tidak ada rincian volume fisik atau estimasi jumlah karangan bunga yang akan dibeli dengan anggaran Rp62 juta tersebut.

Tidak ada pula informasi soal pejabat atau instansi mana yang jadi target pengiriman, momentum apa yang melandasinya, atau siapa yang menyusun analisis kebutuhan paket ini. Tanpa data itu, publik sulit menilai apakah angka Rp62 juta dihitung dari kebutuhan riil di lapangan, atau sekadar alokasi rutin tahunan tanpa evaluasi ulang.

Dokumen ini juga tidak menyediakan pembanding dengan tahun anggaran sebelumnya. Publik pun tidak bisa menilai apakah anggaran karangan bunga ini naik, turun, atau stagnan dari tahun ke tahun.

Dari sisi administratif, penggunaan metode E-Purchasing menunjukkan kepatuhan terhadap aturan transaksi elektronik. Tapi kepatuhan prosedur formal bukan satu-satunya ukuran tata kelola anggaran yang baik. Ada juga prinsip value for money, bahwa setiap rupiah belanja daerah semestinya menghasilkan manfaat yang sepadan bagi masyarakat luas.

Dalam penyusunan APBD, setiap alokasi belanja adalah pilihan prioritas. Belanja untuk kebutuhan representatif wajar disorot publik, apalagi ketika dihadapkan dengan kebutuhan pelayanan dasar seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, atau pendidikan di tingkat lokal.

Masyarakat sebagai pembayar pajak daerah punya kepentingan langsung memastikan uang mereka dikelola dengan manfaat yang jelas. Perbandingan antara belanja seremonial dan belanja pelayanan dasar jadi salah satu ukuran keberpihakan kebijakan anggaran daerah.

Pertanyaan publik atas rencana belanja suvenir ini adalah bagian wajar dari pengawasan warga terhadap uang pajak mereka sendiri.

Hingga artikel ini disusun, belum ada penjelasan resmi dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang soal dasar kebutuhan, perhitungan pagu, maupun urgensi pengadaan karangan bunga sepanjang tahun anggaran ini. 

Jika di kemudian hari ada tanggapan, klarifikasi, atau informasi tambahan dari pemerintah daerah, redaksi akan memperbarui pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan (cover both sides).

Sampai saat itu tiba, yang tersisa hanya angka Rp62,01 juta di dokumen RUP, dan pertanyaan yang belum terjawab: untuk apa, untuk siapa, dan atas dasar hitungan apa.