HSN di Sampang: Seremonial atau Substansi?

Ilustrasi - HMI Sampang menilai perayaan Hari Santri hanya seremonial, abai pada substansi perjuangan dan kesejahteraan santri. Foto: Istimewa

Ringkasan Berita

• Perayaan Hari Santri Nasional 2025 di Sampang menuai kritik tajam dari HMI karena dinilai hanya bersifat seremonial.
• Pemkab Sampang menerbitkan SE yang mengimbau karyawan mengenakan busana muslim pada 22-23 Oktober dan apel pagi di setiap OPD.
• Ketua HMI Sampang, Hasim, menyebut pemerintah kehilangan makna Resolusi Jihad dengan perayaan tanpa kebijakan konkret.
• HMI menyoroti lemahnya koordinasi antara organisasi keagamaan dengan pesantren dalam penyusunan agenda Hari Santri.
• HMI mendorong Pemkab fokus pada program nyata: bantuan pendidikan merata, peningkatan fasilitas pesantren, dan pelatihan keterampilan santri.

SAMPANG - Perayaan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 di Sampang menuai kritik tajam. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai rangkaian agenda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebatas formalitas, seraya menagih kebijakan nyata yang menyentuh esensi perjuangan santri.

Imbauan Busana Muslim dan Apel

Polemik ini bermula dari terbitnya Surat Edaran (SE) Pemkab Sampang Nomor: 100.3.4/181/434.012/2025.

Surat tersebut mengimbau seluruh karyawan pemkab untuk mengenakan busana muslim pada 22–23 Oktober 2025. Selain itu, dijadwalkan apel pagi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) pada 22 Oktober pukul 07.00 WIB.

Baca juga: Wabup Sampang: KEK Tembakau Jangan Singkirkan Industri Besar

Kritik HMI: Kehilangan Makna Jihad

Ketua Umum HMI Cabang Sampang, Hasim, memandang agenda tersebut tidak menyentuh substansi perjuangan kaum santri. Menurutnya, pemerintah daerah seolah hanya menjalankan rutinitas tahunan.

"Pemerintah seolah menjadikan Hari Santri hanya sebagai formalitas tahunan," ujarnya saat dihubungi, Jumat (17/10/2025). "Padahal, nilai perjuangan dan kontribusi santri terhadap bangsa seharusnya diwujudkan dalam kebijakan konkret," lanjutnya.

Hasim menegaskan bahwa semangat Resolusi Jihad, yang menjadi cikal bakal HSN, kini kehilangan makna. Hal itu terjadi karena perayaan tidak diikuti komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan santri dan kualitas pendidikan pesantren.

"Kami tidak menolak perayaan Hari Santri, tapi pemerintah jangan berhenti di acara seremonial," tegasnya.

Momentum yang Terlewatkan

HMI juga menyoroti lemahnya koordinasi antara organisasi keagamaan dengan pesantren di Sampang. Akibatnya, penyusunan agenda HSN terkesan berjalan sendiri-sendiri.

"Seharusnya pelaksanaan Hari Santri menjadi momentum konsolidasi umat, bukan sekadar agenda protokoler pemkab," tambah Hasim.

Sebagai wujud keberpihakan yang nyata, HMI mendorong Pemkab Sampang untuk fokus pada program-program yang lebih berdampak, seperti:

• Bantuan pendidikan yang merata bagi santri.
• Peningkatan fasilitas dan infrastruktur pesantren.
• Pelatihan keterampilan dan ekonomi untuk kemandirian santri.