Penawaran Bisnis Tempo ke Agrinas Picu Debat Etika Jurnalistik

Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, memublikasikan surat penawaran bisnis Tempo yang memicu perdebatan etika media saat perusahaan itu tengah menjadi objek pemberitaan kritis.

Publik mempertanyakan waktu pengiriman surat dari divisi Business & Partnership Tempo kepada Agrinas. Penawaran program komunikasi strategis itu datang ketika Tempo aktif memberitakan proyek Koperasi Desa Merah Putih yang dikelola Agrinas. Pemberitaan kritis dan pendekatan bisnis itu terjadi dalam waktu yang sama.

Tempo merespons kritik tersebut melalui tulisan Direktur Tempo Media Group, Wahyu Dhyatmika, berjudul "Iklan Tidak Membeli Pemberitaan". Tempo menegaskan kembali keberadaan firewall, pemisahan fungsi yang tegas antara redaksi dan divisi bisnis. Argumen mereka mencakup prinsip dasar jurnalisme: iklan tidak menentukan isi berita, dan wartawan tidak terlibat dalam pencarian iklan.

Tempo juga merujuk pada standar Dewan Pers yang mengatur pemisahan peran tersebut. Media berhak menerima iklan dari pihak mana pun, kata mereka, termasuk kementerian, BUMN, atau institusi yang sedang diberitakan secara kritis. Tidak ada larangan bagi media untuk menawarkan ruang iklan kepada pihak yang sedang menjadi objek liputan.

Kritik publik berfokus pada appearance of conflict of interest, kesan adanya konflik kepentingan, bukan tuduhan suap atau transaksi editorial. Profesi yang mengandalkan kepercayaan publik menuntut redaksi menjalankan independensi sekaligus menunjukkannya secara terbuka.

Bayangkan seorang auditor. Ia melanggar etika begitu mengaudit perusahaan keluarganya sendiri, tanpa perlu terbukti menerima uang. Persepsi publik atas situasi semacam ini berbobot sama dengan konflik kepentingan yang benar-benar terjadi.

Tulisan Wahyu Dhyatmika melewatkan pertanyaan mendasar: mengapa surat itu dikirim saat Agrinas sedang disorot? Kritik publik menyoroti ketiadaan prosedur internal yang peka terhadap situasi. Dua poin ini menjadi sorotan:

Selama Tempo tidak menjawab pertanyaan soal prosedur internal itu, polemik ini akan berlanjut. Publik menilai tulisan Tempo defensif karena mengasumsikan pembaca tidak memahami cara kerja media. Yang dipertanyakan bukan cara kerja redaksi, melainkan waktu pendekatan divisi bisnis.

Kasus ini menyasar prosedur internal perusahaan Tempo, bukan integritas redaksinya. Etika media menuntut independensi yang terlihat, tidak cukup dijalankan diam-diam di belakang layar. Publik berhak mengetahui apakah divisi bisnis Tempo memiliki protokol untuk menghindari pendekatan pada momen sensitif. Tanpa prosedur semacam itu, publik terus meragukan independensi media meskipun tidak ada pelanggaran faktual.