MK Tolak Gugatan Frasa Kerugian Negara di KUHP Baru
MK menegaskan frasa merugikan keuangan negara dalam KUHP baru tetap konstitusional dengan syarat kerugian bersifat nyata dan diaudit oleh BPK.
Reporter Politik & Hukum — Liputan Politik & Hukum
Budi Santoso adalah jurnalis investigatif yang berfokus pada politik, penegakan hukum, dan isu antikorupsi. Liputan mendalam tentang KPK, DPR, dan pemerintahan menjadi keahliannya.
MK menegaskan frasa merugikan keuangan negara dalam KUHP baru tetap konstitusional dengan syarat kerugian bersifat nyata dan diaudit oleh BPK.
KPK mempertimbangkan pemanggilan ulang pengusaha tembakau Haji Her terkait penyidikan dugaan korupsi cukai rokok ilegal di Ditjen Bea dan Cukai.
Ketua AKSI Piyu Padi mendukung laporan 60 pencipta lagu ke KPK soal dugaan penahanan royalti Rp14 miliar dalam pengelolaan hak cipta musik Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan kewenangan eksklusif BPK dalam menghitung kerugian negara, mengubah tata cara pembuktian perkara korupsi di Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Bangkalan dan Sampang guna mendalami aliran dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur.
Yayasan Haji Her Peduli Indonesia bantah kabar KPK periksa pengusaha tembakau Haji Her; sebut pemberitaan sepihak dan tanpa konfirmasi.
Kasus korupsi dana PEN 2020 Sampang sudah di persidangan tapi KPK masih sebatas koordinasi. Fakta sidang sebut elite birokrasi, pengembangan perkara belum ada.
KPK menetapkan dua tersangka baru kasus kuota haji 2024 di Jakarta. Pilihan pasal kerugian negara menjadi sorotan di tengah temuan aliran dana ke staf ahli.
Satuan Gabungan DPP STKP-BASUPATI mengungkap anomali kenaikan biaya administrasi hingga 436 persen dalam pengelolaan dana BOSP di SDN Tamberu Barat 1 Sampang.
Tiga saksi dari pelaksana proyek dan perbankan mengurai proses administrasi, penandatanganan kontrak, hingga mekanisme pencairan dana PEN 2020.
KPK dan Kemenperin memperkuat tata kelola kawasan industri guna mencegah risiko perizinan dan menjaga kepercayaan investor di tengah pertumbuhan manufaktur nasional.
Kejagung resmi mencopot Aspidum Kejati Jatim Joko Budi Darmawan dari jabatannya untuk mempermudah proses klarifikasi dan pendalaman dugaan pelanggaran.