Pasar Gelap Kedaulatan Desa: Membedah Skema Eliminasi Halus dalam Pilkades Sampang
Dugaan pengkondisian Pilkades Sampang 2027: seleksi tambahan dan bobot 55% berpotensi mengunci hasil dari balik meja.
B
Budi Santoso
Reporter Politik & Hukum
Di sebuah kedai kopi di pelosok Sampang, kepulan asap rokok kretek membubung bersama bisik-bisik yang meresahkan. Seorang tokoh pemuda desa, yang selama sepuluh tahun terakhir mendorong kemandirian desa dari akar rumput untuk warganya, tertunduk lesu. Ia tahu, dukungan ribuan warga desanya mungkin akan berakhir sia-sia sebelum surat suara sempat dicetak.
Namanya besar di akar rumput, namun namanya rentan "dikoreksi" di sebuah ruangan berpendingin udara di pusat kabupaten.
Inilah wajah pilu menjelang Pilkades serentak 2027. Di balik tumpukan dokumen prosedural Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 27 Tahun 2021, sedang berlangsung sebuah desain eliminasi yang sistematis. Sebuah upaya untuk menjinakkan kedaulatan desa agar selaras dengan kepentingan patronase politik di tingkat atas.
1. Desain "Bottle-neck": Rekayasa Kandidat Formalitas
Pasal 32 Perbup 27/2021 adalah pintu masuk utama. Aturan ini menetapkan bahwa calon yang berhak dipilih maksimal berjumlah lima orang. Secara sekilas, aturan ini tampak logis untuk menyederhanakan kontestasi. Namun, dalam realitas politik lokal, batasan ini adalah "leher botol" yang sengaja diciptakan.
Skema ini dijalankan oleh jaringan broker politik di tingkat lokal. Ketika seorang kandidat independen yang kuat muncul, elit lokal yang berafiliasi dengan kekuasaan kabupaten akan mendorong masuknya sejumlah "kandidat formalitas" atau calon boneka. Tujuannya sederhana: memastikan jumlah pendaftar melebihi lima orang agar mekanisme "Seleksi Tambahan" (Pasal 34) otomatis aktif.
Begitu seleksi tambahan dipicu, bola kekuasaan berpindah. Nasib desa bukan lagi ditentukan oleh musyawarah warga di balai desa, melainkan oleh skor-skor yang disusun di meja birokrasi.
2. Simulasi Eliminasi: Bagaimana 55 Persen Membunuh Kompetensi
Mari kita bedah secara matematis bagaimana skema ini bekerja untuk mengunci hasil. Bayangkan sebuah simulasi antara Kandidat A (Tokoh independen, S2, berpengalaman) melawan Kandidat B (Orang dekat patron kekuasaan).
- Kriteria Objektif (45%): Kandidat A unggul mutlak di sektor Pendidikan (S2), Usia produktif, dan Pengalaman Pemerintahan. Ia mengantongi skor maksimal di sini, katakanlah 40 poin. Kandidat B hanya memiliki ijazah SMA dan pengalaman minimal, sehingga hanya mendapat 20 poin. Kandidat A memimpin jauh.
- The Subjective Zone (55%): Masuklah tahap Tes Tulis (30%) dan Wawancara (25%). Di sinilah "koreksi" dilakukan. Tim Seleksi yang menurut Pasal 38 ayat (2) ditunjuk langsung melalui Keputusan Bupati memiliki diskresi penuh.
Dalam ruang tertutup tanpa rubrik penilaian yang transparan, Kandidat B tiba-tiba mendapatkan skor "ajaib" mendekati sempurna (misal 53 poin), sementara Kandidat A "dihukum" dengan nilai rendah (misal 20 poin) dengan dalih tidak memahami kearifan lokal atau psikologi yang tidak stabil.
Hasil Akhir:
- Kandidat A: 40 (Objektif) + 20 (Subjektif) = 60 Poin
- Kandidat B: 20 (Objektif) + 53 (Subjektif) = 73 Poin
Dalam sekejap, tokoh yang kompeten tersingkir secara "sah" menurut regulasi. Inilah yang disebut sebagai legalized manipulation manipulasi yang dibungkus dengan jubah hukum.
3. Kekosongan Norma dan Dominasi Aktor Belakang Layar
Persoalan paling krusial adalah kekosongan norma (normative vacuum) dalam Pasal 38. Perbup ini tidak mencantumkan klausul ketidakberpihakan (impartiality clause). Tidak ada kewajiban bagi anggota tim seleksi untuk menyatakan bebas dari konflik kepentingan, dan tidak ada hak bagi peserta seleksi untuk menolak penguji yang dianggap bias.
Di balik layar, Tim Seleksi ini seringkali menjadi perpanjangan tangan dari "lingkar dalam" kekuasaan kabupaten. Mereka bukan sekadar penguji akademik, melainkan penjaga pintu yang bertugas menyaring siapa saja yang boleh masuk ke ring kompetisi.
Ketiadaan kewajiban untuk mempublikasikan rubrik penilaian dan skor secara real-time mengubah proses ini menjadi "pasar gelap" penilaian yang melanggar Asas Keterbukaan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Pola Berulang di Kabupaten Sampang
Pola di Sampang ini bukanlah sebuah anomali, melainkan desain yang dapat direplikasi. Fenomena serupa pernah meledak di beberapa titik Desa di Kabupaten Sampang, di mana Pilkades berubah menjadi sengketa berkepanjangan di PTUN. Pola "seleksi tambahan sebagai alat eliminasi" telah menjadi rahasia umum dalam kajian tata kelola desa.
Gugatan ke PTUN tetap menjadi jalan keluar, meskipun Pasal 40 ayat (9) mencoba menciptakan impresi bahwa keputusan tersebut "final dan mengikat". Secara hukum, frasa tersebut hanya berlaku secara administratif-internal, namun tidak bisa menggugurkan sifat Keputusan P2KD sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat diuji jika terbukti mengandung unsur penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir).
5. Akhir dari Otonomi: Sebuah Konsekuensi Dingin
Jika Pilkades 2027 tetap berjalan dengan desain seperti ini, maka yang sedang kita saksikan bukanlah pesta demokrasi, melainkan proses administrasi untuk meresmikan "kades titipan".
Konsekuensinya jauh lebih dingin dari sekadar kalah-menang. Desa-desa di Sampang akan kehilangan otonominya. Kepala desa terpilih tidak akan lagi merasa berhutang budi pada warga yang memilihnya, melainkan kepada aktor-aktor di kabupaten yang telah "meloloskan" nilainya dalam seleksi tambahan. Dana desa yang seharusnya untuk rakyat, secara perlahan akan terkikis untuk membiayai jejaring patronase yang telah membantunya berkuasa.
Kerapuhan desain politik dalam regulasi ini tidak hanya terlihat pada niatnya, tetapi juga pada cara ia disusun. Ada kecerobohan teknis yang cukup serius, seakan menunjukkan bahwa aturan yang sejak awal tidak dibangun dengan ketulusan cenderung mengabaikan ketelitian dasar.
Ini bukan sekadar soal administrasi yang kurang rapi, melainkan indikasi bahwa logika hukumnya sendiri terputus ketika regulasi terlalu berfokus pada kontrol, bukan pada keteraturan.
Masalah itu tampak jelas dalam Pasal 28 ayat (4), yang mengatur syarat bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendaftar sebagai bakal calon. Di titik ini, regulasi justru masuk ke dalam kontradiksi yang sulit dijelaskan. Anggota BPD diwajibkan memenuhi persyaratan administratif sebagaimana merujuk ke Pasal 23.
Di sinilah letak persoalannya. Pasal 23 sama sekali tidak mengatur dokumen pendaftaran atau syarat administratif calon. Isinya justru berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan hak pilih warga. Sementara itu, kelompok lain seperti Pegawai Negeri Sipil, kepala desa petahana, dan perangkat desa diarahkan dengan benar ke Pasal 26, yang memang secara rinci memuat syarat administratif seperti ijazah dan surat keterangan kepolisian.
Akibatnya, Anggota BPD ditempatkan pada rujukan yang keliru. Mereka diarahkan ke pasal yang tidak relevan dengan pencalonan, sehingga dasar hukum untuk memenuhi syarat administratif menjadi kabur. Ini bukan sekadar kesalahan redaksional, tetapi kesalahan struktur yang memutus kepastian hukum bagi satu kelompok peserta.
Dampaknya tidak sederhana. Kekeliruan ini menciptakan jebakan administratif. Jika Anggota BPD mengikuti bunyi aturan secara harfiah, mereka akan tersesat dalam prosedur yang sebenarnya tidak berkaitan dengan pencalonan. Namun jika mereka menggunakan penafsiran yang lebih masuk akal dengan merujuk ke Pasal 26, langkah tersebut tetap berisiko digugurkan karena dianggap menyimpang dari perintah eksplisit dalam Pasal 28 ayat (4).
Regulasi ini menempatkan Anggota BPD dalam posisi serba salah. Bukan karena mereka tidak memenuhi syarat, tetapi karena aturan yang mengaturnya sendiri tidak selesai dengan dirinya.
Pada akhirnya, balai desa akan tetap berdiri tegak, namun ruh kedaulatannya telah lama mati, berpindah ke laci-laci meja birokrasi di pusat kota. Siapa yang paling dirugikan? Bukan kandidat yang kalah, melainkan warga desa yang kembali hanya menjadi penonton dalam pengaturan nasib mereka sendiri.
Tag:#pilkades sampang 2027#seleksi tambahan pilkades#celah regulasi pilkades#skor 55 persen pilkades#dugaan pengondisian kandidat#manipulasi pilkades
