Tim Gabungan Tangkap Empat Terduga KPK Gadungan di Jakarta Barat
Empat terduga KPK gadungan ditangkap di Jakarta Barat setelah mencatut nama pimpinan untuk meminta sejumlah uang kepada anggota DPR dengan kedok pengaturan perkara.
B
Budi Santoso
Reporter Politik & Hukum
Tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polda Metro Jaya menangkap empat terduga KPK gadungan di wilayah Jakarta Barat pada Kamis, 9 April 2026, terkait modus permintaan uang terhadap anggota DPR.
Ancaman penipuan bermodus pengaturan perkara yang mencatut nama institusi antirasuah kembali menyasar anggota dewan. Praktik kejahatan ini secara langsung mengeksploitasi celah ketidaktahuan terhadap prosedur penanganan kasus korupsi.
Penyidik menduga komplotan penyaru ini telah beraksi berulang kali, sehingga membuka kemungkinan adanya rentetan pihak lain yang turut teperdaya oleh janji penyelesaian masalah hukum.
Taktik Pencatutan Nama Pimpinan
Keempat terduga pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Markas Polda Metro Jaya setelah aparat menyita barang bukti uang tunai senilai US$ 17.400.
Dalam melancarkan taktik pemerasannya, komplotan ini secara meyakinkan mengeklaim posisi sebagai utusan khusus lembaga. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya eksploitasi identitas institusi tersebut.
“Mereka mengaku diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada anggota DPR,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Jumat, 10 April 2026.
Prosedur Ketat Tanpa Perantara
Otoritas antikorupsi memastikan bahwa klaim kepanjangan tangan pimpinan adalah fiktif. Seluruh aparatur yang bertugas terikat pada aturan mutlak yang mengharamkan permintaan maupun penerimaan imbalan dalam wujud apa pun.
Lembaga ini juga menepis keberadaan entitas perantara, baik itu berupa organisasi mitra, konsultan hukum, pengacara, maupun media afiliasi yang kerap ditawarkan oleh sindikat penipuan semacam ini.
“Kami tegaskan dalam menjalankan setiap penugasan, pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh KPK,” kata Budi.
Identifikasi Petugas dan Saluran Pengaduan
Mekanisme kerja penegakan hukum ini sepenuhnya terpusat tanpa adanya pembukaan kantor cabang di tingkat daerah. Seluruh bentuk sosialisasi antikorupsi didistribusikan secara gratis, dengan basis informasi yang hanya bersumber dari situs www.kpk.go.id.
Apabila masyarakat atau pejabat daerah menghadapi permintaan dana yang mencurigakan oleh individu berkedok petugas resmi, langkah penindakan tercepat adalah melapor ke aparat kepolisian terdekat. Aduan juga dapat segera diintegrasikan melalui pusat panggilan KPK di nomor 198.
Catatan Edukatif
Sistem penanganan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi beroperasi berdasarkan standar operasional yang ketat dan menutup rapat toleransi terhadap segala bentuk gratifikasi.
Berdasarkan pedoman kelembagaan, tidak ada satu pun tahapan penindakan yang membenarkan pungutan biaya, negosiasi informal, atau penunjukan utusan pribadi pimpinan. Publik maupun pejabat negara wajib memahami bahwa langkah verifikasi paling dasar adalah menuntut pembuktian surat penugasan resmi dari setiap petugas di lapangan.
Segala bentuk permintaan imbalan dengan dalih pengamanan perkara adalah kejahatan yang harus segera direspons melalui jalur pelaporan formal.
Tag:#kpk gadungan#penipuan mengatasnamakan kpk#modus kpk palsu#polda metro jaya#penangkapan jakarta barat#call center 198
